Nadiem Survei Karakter Siswa untuk Ukur Akhlak dan Kerukunan
"[Survei karakter] ini keharusan. Jadi kalau kita tidak melakukan survei karakter kita tidak mengetahui kondisi keamanan, kerukunan hingga akhlak dari murid kita," kata Nadiem usai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia, (11/12).
Survei ini juga bentuknya bukan berupa tes untuk para siswa tersebut. Nantinya, kata Nadiem, disiapkan alat ukur yang sulit untuk diakali oknum.
"Kalau survei ya survei, jadinya survei itu akan kita buat dengan cara yang akan sangat sulit untuk dipermainkan," kata mantan pengusaha bidang teknologi tersebut. Nadiem mengatakan pada survei tersebut bakal dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang sifatnya cenderung lebih personal. Pertanyaan itu juga akan banyak meminta pandangan atau opini terhadap sesuatu yang berhubungan dengan negara dan pendidikan.
"Pertanyaan yang personal saja mengenai apa opininya mengenai topik gotong royong, Bhineka tunggal ika, tapi bukan gotong royong. Bhineka tunggal ika yang ditanya tapi esensinya, behaviour-nya. Pengertian asas Pancasila, jadi enggak ditanya tentang sila. Sama sekali enggak," ujar Nadiem.
Asesmen Kompetisi Minimun sebagai Pengganti UN
Sebelumnya, Nadiem juga memastikan akan menghapus Ujian Nasional pada tahun ajaran 2021 mendatang. Nadiem akan mengganti ujian nasional dengan sistem Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Survei karakter itulah yang nantinya akan menjadi pengganti ujian nasional.
Selain itu, sistem ini juga tak akan dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan SD, SMP, atau SMA melainkan digelar selama bersekolah.
"Jadinya itu tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi siswa," kata dia.
Sebab selama ini UN yang telah diselenggarakan bertahun-tahun di Indonesia telah banyak disalahgunakan dan kehilangan arti sesungguhnya dari pelaksanaan ujian tersebut.Semula UN ini digelar untuk memberikan penilaian terhadap sekolah, bukan untuk mengukur kemampuan siswa atau bahkan memberi penilaian dan untuk ujian kelulusan.
"Sekarang itu kan yang dihukum itu siswanya kalau angkanya tidak baik, padahal itu maksudnya asesmen tingkat nasional itu, bukan itu, bukan siswa yang diukur," kata Nadiem.
"Kita tidak mungkin bisa mengasesmen siswa hanya dengan minimum kompetensinya. Itu sebenarnya sebagai tolok ukur sistem pendidikan," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
Oleh karena itu, dia memastikan akan mengembalikan esensi dari asesmen kompetensi minimum sebagai pengganti ujian nasional tersebut. Maka dari itu hal tersebut akan dilakukan di pertengahan jenjang agar para guru bisa bekerjasama dengan murid untuk memperbaiki kinerja dan kemampuan mereka.
"Jadi kita kembalikan ke asalnya adalah untuk penilaian sekolah penilaian sistem pendidikan. Itu makanya dilakukan di tengah jenjang dan alasan keduanya adalah agar itu memberikan waktu untuk sekolah itu dan guru-guru itu melakukan perbaikan," kata Nadiem.
(tst/kid)Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
