Pengamat Soal Keluhan Impor BBM Jokowi: Tidak Serius
Berdasarkan hasil riset British Petroleum (BP), jumlah produksi minyak Indonesia sekitar 808,48 ribu barel per hari (BPOD) pada 2018. Sementara itu, jumlah konsumsi minyak di Tanah Air sekitar dua kali lipat mencapai 1,8 juta barel per hari pada tahun yang sama.
"Selama gap (kesenjangan) antara kebutuhan dan pemenuhan tidak bisa ditutup, maka akan selalu ada kebutuhan yang ditutup oleh impor. Selama ini, pemerintah sibuk bangun jaringan pipa, kilangnya justru tidak serius. Komitmen untuk bangun kilang selama ini tak dijalankan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/11).
Menurut Marwan, beberapa jurus yang sudah dikemukakan Jokowi sejatinya tepat untuk mengurangi impor BBM. Namun, ia menyayangkan, langkah-langkah itu tidak dilakukan dengan serius.
Pembangunan kilang, ia melanjutkan memang keinginan pemerintah. Namun, pada akhirnya pemerintah hanya sibuk membangun pipa jaringan. Artinya, komitmen yang sudah diucap tidak dijalankan.Marwan menduga komitmen pembangunan kilang tidak ditepati karena banyak kepentingan muncul dari para mafia migas yang selama ini melakukan bisnis impor. Dugaan ini muncul sejak 10 tahun pemerintahan Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga lima tahun pemerintahan Jokowi kemarin.
"Selama 10 tahun era Presiden SBY, kilang tidak dibangun karena ada kepentingan mafia yang impor BBM. Begitu juga dengan lima tahun Jokowi juga sama saja, ada kepentingan itu," katanya.
Untuk itu, menurut Marwan, Jokowi seharusnya membasmi para mafia minyak ini lebih dahulu bila ingin kelangsungan pembangunan kilang terealisasi. Tak ketinggalan, tata kelola pembangunan kilang pun harus dikawal.
Mulai dari penunjukan perusahaan yang menggarap pembangunan kilang hingga investor yang akan turut membangun kilang. "Masalah lain, negosiasi dengan calon mitra dari Qatar, Arab Saudi ini tidak tuntas-tuntas," imbuhnya.Sementara dari sisi program biodiesel, ia menilai langkah ini memang bisa mengurangi impor. Namun, implementasi yang masih terbatas membuat dampaknya belum bisa dirasakan secara maksimal dalam menekan impor BBM.
Senada, Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radi mengatakan berbagai jurus guna menekan impor BBM sudah cukup tepat. Hanya saja, dampaknya memang tidak bisa cepat.
Sebab, jurus ini merupakan langkah jangka menengah dan panjang. Menurutnya, Jokowi memang mau tidak mau harus sabar mengawal pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu.
[Gambas:Video CNN]
"Syaratnya tinggal benar-benar dikawal saja, khususnya pembangunan kilang minyak. Kalau perlu, presiden sendiri yang kawal agar tidak ada campur tangan mafia migas," terang dia.
Khusus untuk pembangunan kilang, katanya, pemerintah juga perlu menambah peran dengan memberikan insentif perpajakan bila ada investasi yang masuk ke sektor ini. Pasalnya, menurut Fahmi, PT Pertamina (Persero) selama ini sudah berusaha menggaet beberapa investor untuk membangun kilang, namun usaha berjalan lambat.
"Mungkin, Kementerian Keuangan perlu memberikan insentif baru agar menarik karena kilang itu marginnya kecil, meski omzetnya besar," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali mengeluhkan soal impor BBM yang menyumbang defisit neraca perdagangan. Padahal, ia telah meminta para jajaran menteri untuk melancarkan berbagai jurus agar impor bisa ditekan.
Mulai dari pembangunan kilang agar lifting minyak meningkat, mandatori program campuran minyak nabati ke solar alias biodiesel, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Namun, berbagai jurus itu rupanya belum mampu membuat impor BBM berkurang secara signifikan.
(uli/bir)
Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
