DPR itu wakil rakyat, dan DPD itu wakil daerah. Tapi oleh pengusaha OSO (Osman Sapta Odang) yang juga Ketum Hanura, konstitusi itu mau dikacaukannya. Dia membolehkan anggota DPD merangkap pengurus partai. Kini dia di persimpangan jalan, terpojok oleh ketegasan KPU: kalau mau nyaleg DPD, harus lepaskan posisi di Hanura.
Jadi pengusaha kaya itu enak, tapi rupanya enak lagi jadi Ketum parpol. Dan lebih enak lagi bila merangkap Ketua DPD. Begitulah ambisi OSO, sehingga meski KPU melarangnya, dia mencoba mempertahankan mati-matian dua posisi tersebut. Dia bela-belain sampai gugat ke MA dan PTUN segala, dan ternyata dia memang dimenangkan.
Tapi sepakterjang OSO ini sudah merusak tatanan berkonstitusi. Anggota DPD itu bukan politisi, sehingga tak boleh berpolitik (non partisan). Kalau mau berpolitik, kaplingnya di parpol, karena itu memang kapasitas wakil rakyat.
Tapi OSO mencoba tampil beda. Ketika dia sudah menjadi anggota DPD mewakili Kalbar, mau juga ditawari jadi Ketum Hanura. Padahal sebagai anggota DPD mestinya dia tak bisa jadi Ketum Parpol. Tapi para elit Hanura termasuk Wiranto sendiri tak mempermasalahkan.
Jadilah OSO “poligami”, ketika sudah jadi Ketum Hanura kemudian juga terpilih menjadi Ketua DPD. Dan penyimpangan konstitusi semakin nyata ketika 70 anggota DPD “bedol desa” ke Partai Hanura. Tapi semua diam, kecuali Wakil Ketua DPD Farouk Mohammad. Dia khawatir bila DPD didominasi orang parpol misi DPD bisa diganjal oleh para anggota DPD dua wajah.
Karena kedudukan yang mendua itulah KPU menolak OSO sebagai Caleg DPD. OSO tak terima dan menggugat ke MA dan PTUN, ternyata Dewi Fortuna berpihak padanya sehingga gugatan dikabulkan. KPU pun bingung sejenak.
Tapi setelah berkonsultasi pada sejumlah pakar tatanegara, Arief Budiman pun bergeming. OSO tetap tak bisa jadi Caleg DPD kecuali mundur dari Hanura. Akhirnya OSO kena penalti harus mundur paling lambat 21 Desember. Dengan menyertakan bukti sudah mundur dari parpol, barulah boleh menjadi Caleg.
Kini OSO di persimpangan jalan. Harus memilih di antara dua; berat ke parpol atau ke DPD? Lepaskan Hanura, belum tentu di DPD lolos lagi ke Senayan. Tapi tetap di Hanura, jangan-jangan prediksi lembaga survei jadi kenyataan. Sebab Partai Hanura disebut termasuk partai yang tenggelam pasca Pileg 2019 mendatang. Bingung kan? Sebaiknya jongkok dulu! – gunarso ts
http://poskotanews.com/2018/12/13/saat-oso-di-persimpangan-jalan-berat-ke-dpd-apa-ketum-hanura/Bagikan Berita Ini
