TANGGAL 20 Oktober lalu genap empat tahun Jokowi menjadi Presiden RI. Lalu apa saja hasilnya? Soal pembangunan infrastruktur memang top, meski dana dari utang. Tapi soal penanganan pelanggaran HAM berat, di mata Komnas HAM Jokowi sama sekali nol, raportnya merah! Penting mana antara ngurusi HAM dan bangun infrastruktur?
Jaman Orde Baru HAM itu belum ada di Indonesia. Kalaupun ada (1993), baru sekedar jaga nama di dunia internasiuonal. Sebab pemerintahan Orba sendiri banyak melakukabn pelanggaran HAM itu. Maka rakyat lebih kenal ham yang berarti daging babi.
Baru setelah era reformasi, masalah HAM dapat perhatian serius pemerintah. Salah satunya, Menteri Kehakiman nomenklaturnya menjadi: Menteri Hukum dan HAM. Setelah era reformasi, LSM tumbuh bak cendawan di musim penghujan. Maka lahirlah Imparsial, Kontras (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan). Maka bersama Komnas HAM dua LSM ini bahu membahu mengkritisi pemerintah.
Tapi ironisnya, Munir yang pernah aktif di komisi orang hilang justru nyawanya ikutan hilang 7 September tahun 2004 dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam.
Presiden SBY begitu menjabat sebulan kemudian, berjanji menuntaskan perkara kematian Munir tersebut. Tapi kenyataannya, sampai 2 periode menjabat tidak tuntas. Jokowi selaku penerusnya, sami mawon.
Presiden boleh berprestasi membangun negara, tapi membangun kepercayaan dunia lewat HAM, masih kedodoran. Maka SBY dan Jokowi di mata Komnas HAM sama saja, masih mendapatkan raport merah. Seumpama pelajar, penyebabnya pasti mereka lupa belajar karena main melulu.
Di mata Komnas HAM, sejak Orde Baru Indonesia banyak sekali “utang” penyelesaian HAM berat. Misalnya saja, Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Peristiwa Penghilangan Paksa Aktivis tahun 1997-1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, Peristiwa Talangsari tahun 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.
Sebagaimana Komnas HAM, Kontras juga menyoroti Jokowi sebagai presiden yang tidak menjadikan isyu HAM sebagai skala prioritas. Pemerintahannya lebih getol menggenjot pembangunan infrastruktur. Sebab bagi rakyat kebanyakan, berita pembangunan infrastruktur lebih menarik ketimbang pengusutan kasus HAM. – gunarso ts
http://poskotanews.com/2018/10/23/infrastruktur-lebih-penting-ketimbang-mengurusi-ham/Bagikan Berita Ini
