Dana Rp23 T Raja Nusantara Dipersoalkan Ratna Sarumpaet

HARTA karun fiksi yang dikenal sebagai Dana Revolusi pernah muncul beberapa tahun lalu, tapi dana warisan Bung Karno itu kemudian wasalam begitu saja. Kini muncul dana 7 turunan raja-raja Nusantara senilai Rp23 triliun. Aktivis Ratna Sarumpaet yakin keberadaan dana itu dan sedang “ditilep” pemerintahan Jokowi.

Seorang pensiunan PNS tinggal di Ciracas, kini uang pensiunannya nyaris habis untuk mencicil pinjaman BRI. Kala itu dia pinjam Rp30 juta katanya untuk mengurus “Dana Revolusi”. Nantinya uang itu akan dikembalikan berlipat-lipat oleh Paduka, sisanya lebih dari cukup untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bahkan kata pensiunan PNS itu, hari-hari tertentu Paduka datang ke rumahnya. Dia yakin Paduka yang tak lain Bung Karno itu masih hidup.

Sampai dirinya sakit-sakitan di usia senja, Dana Revolusi itu tak kunjung cair. Tapi dia sepertinya sudah melupakan dana tersebut, dan mengikhlaskan uangnya yang raib ditipu orang-orang berkedok Dana Revolusi. Heboh Dana Revolusi itu sendiri kini sudah hilang ditelan dinamika jaman now.

Kini muncul isyu harta karun 7 Raja Nusantara senilai Rp23 triliun. Seorang warga bernama Ruben PS Marey mendatangi “Crisis Centre” Ratna Sarumpaet mengadu bahwa uang miliknya Rp23 triliun raib dari rekeningnya. Padahal uang itu sedianya untuk membatu rakyat Papua. Dikirim dari bank di Swiss, ke 3 bank Indonesia, yakni BNI, BCA, dan Mandiri.

Ratna percaya begitu saja bahwa dana itu diblokir atau diambil pemerintah. Begitu yakinnya, Ratna cek ke Bank Dunia bahkan Bank Sentral AS, The Fed. Semuanya membenarkan telah ditransver ke RI. Karena Menkeu Sri Mulyani juga mantan Direktur Bank Dunia, Ratna pun menanyakan ke sana.

Kata Ratna Sarumpaet, Ruben SP Marey adalah salah satu dari 7 keturunan Raja-Raja Nusantara. Sengaja dia hanya munculkan satu nama, tapi anehnya siapa dia dan di mana berada, juga tak pernah dimunculkan. Jika tanya bukti, buktinya semua ada di DPR Komisi XI. Mbulet kan?

Menkeu Sri Mulyani tak mau bereaksi atas isyu-isyu tersebut. Tapi kata Humas Kemenkeu yang sudah kontak ke World Bank, lembaganya tak pernah mengurusi begituan. DPR Komisi XI juga tak pernah melayani pengaduan Ratna Sarumpaet.

Sebagai aktivis yang selalu mengkritisi pemerintah, dengan data seperti itu kok bisa-bisanya menuduh uang itu diambil pemerintah. Padahal jika uang itu ada, pasti terdeteksi di PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan). – gunarso ts

Let's block ads! (Why?)