Vonis Mati Pervez Musharraf hingga Ma'ruf Amin Soal Uighur
1. Pervez Musharraf Dijatuhi Hukuman Mati
Pengadilan Pakistan menjatuhkan hukuman mati terhadap dikator sekaligus mantan presiden Pervez Musharraf atas tuduhan makar. Akhtar Shah, pengacara Musharraf mengatakan kasusnya terjadi ketika ia masih berkuasa dengan memberlakukan aturan darurat pada 2007.
Hukuman mati ini merupakan pertama kali dalam sejarah Pakistan bagi mantan penguasa sekaligus kepala militer yang dijatuhi hukuman mati.
"Pengadilan Khusus Islamabad telah menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Presiden Pervez Mushrraf untuk kasus makar," ungkap Radio Pakistan dalam cuitannya seperti dilansir AFP.
Dalam keputusannya ia menghadapi dakwaan makar karena menangguhkan konstitusi dan menerapkan aturan darurat pada 2007, kebijakan yang dianggap sebagai pelanggaran pada 2014.
2. Najib Razak Membantah Terlibat Pembunuhan Altantuya
Nooryana Najwa Najib, anak perempuan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, membantah kesaksian seorang mantan polisi, Azilah Hadri, terkait kasus pembunuhan seorang model sekaligus penerjemah asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu. Dia mengatakan sang ayah tidak pernah terlibat dalam kasus itu atau memberi perintah untuk menghabisi seseorang.
"Ayah saya bukan pembunuh. Untuk sesaat saya sangat terkejut. Lalu saya pulang ke rumah untuk menelaah bahwa tuduhan tidak berdasar itu hanya untuk menutupi ketidakmampuan sejumlah pihak," kata Najwa dalam unggahan melalui akun Twitter, seperti dilansir Asia One, Selasa (17/12).
Najib sendiri langsung membantah tudingan Azilah tersebut. Lewat akun Facebook, Najib mengatakan itu bagian dari konspirasi.
Mantan perdana menteri yang dikalahkan Mahathir Mohamad dalam pemilu tahun lalu itu menegaskan bahwa ia tidak terkait dengan pembunuhan Altantuya.
3. MUI Kritik Indonesia Kalah dari Gambia Soal Krisis Rohingya
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik sikap Pemerintah Republik Indonesia yang dianggap kurang tegas terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi, menilai Indonesia kalah dengan Gambia yang berani membawa masalah itu ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ).
"Indonesia sudah sebagai negara di DK PBB dan sangat terhormat posisinya di OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Saya pikir sudah tepat sekali, kalau dia sudah melakukan sesuatu. Masa kalah dengan Gambia. Gambia yang maju, harusnya kan kita yang maju," kata Muhyiddin saat ditemui di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (17/16).
Muhyiddin menilai sudah saatnya Indonesia bersikap lantang atau yang ia sebut dengan megaphone diplomacy. Sebab menurut dia, diplomasi yang dilakukan Indonesia saat ini terlalu lembut dan cenderung tak dihiraukan Myanmar.
Muhyiddin menyatakan memahami Indonesia menganut asas politik luar negeri bebas aktif yang enggan mengintervensi urusan negara lain. Namun menurutnya perlakuan Myanmar terhadap etnis Rohingya sudah kelewat batas sehingga dia berharap Indonesia mengambil langkah lebih berani.
4. Ma'ruf Minta China Terbuka soal Perlakuan ke Muslim Uighur
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah China bersikap terbuka perihal dugaan perlakuan buruk terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Hal ini terkait tudingan pemerintah China yang membayar ormas Islam di Indonesia agar tak lagi mengkritik keras soal Uighur.
Ma'ruf menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap mendukung upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap muslim Uighur d Xinjiang.
"Pemerintah kan konsisten kalau soal perlindungan HAM. Kita ajak semua termasuk China untuk lindungi HAM. Kita harap semua pihak terbuka, termasuk China, Myanmar, kita minta lebih terbuka," ujar Ma'ruf di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (17/12).
Ma'ruf mengatakan, China telah membantah tudingan kekerasan dalam kamp konsentrasi. Dari keterangan pemerintah China, mereka hanya memberikan semacam pelatihan kepada muslim Uighur.
"Mereka beralasan kamp-kamp itu bukan untuk indoktrinasi, tapi semacam pelatihan. Itu kata dia. Maka kita minta lebih terbukalah, tetap prinsip perlindungan HAM kita dukung," katanya. (ayp/ayp)
Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
