Pakar Medsos soal Portal Aduan PNS: Kebebasan Ekspresi Turun
"Jadi kebebasan berekspresi berkurang. Indikator kebebasan berekspresinya menurun," kata Ismail saat ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11).
Pasalnya, Ismail menilai portal aduan itu merupakan pendekatan negara untuk mengontrol segala aktivitas media sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalam portal aduanasn.id, masyarakat bisa melaporkan ASN yang menyebarluaskan konten-konten radikalisme meliputi Intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.
"Pendekatan negara mungkin ingin mengontrol. Dari pendekatan semua dikontrol termasuk PNS," kata Ismail.
Kontrol dari pemerintah ini terlihat dengan adanya poin larangan 'tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial' terkait konten radikalisme.
Ia mengatakan pemerintah harus menindak lanjuti terkait kebijakan ini agar urgensi keberadaan portal ini lebih jelas.
"Makanya disini kan kembali lagi kepada pemerintah yang tepat untuk mau diapakan nantinya," ujarnya.
Di sisi lain, portal yang bisa menerima aduan masyarakat ini dinilai Ismail akan ada laporan-laporan masyarakat yang tidak sesuai dengan konten radikalisme. Sehingga, ia yakin portal aduan PNS radikal ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak baik.
(jnp/DAL)Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
