Balada Anggota Dewan, Gaji Lancar Bolos Pun Rajin
Martahan Sohuturon, CNN Indonesia | Senin, 30/09/2019 08:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Satu jam sudah berlalu dari jadwal rapat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Jarum jam menunjukkan pukul 14.00 WIB, namun belum ada tanda-tanda rapat akan segera dimulai.Hari itu, Senin 16 September 2019, DPR menjadwalkan Rapat Paripurna untuk membahas sembilan agenda penting. Berdasarkan undangan dari Sekretariat Jenderal DPR, Rapat Paripurna berlangsung pukul 13.00 WIB.
Di tengah ketidakjelasan waktu penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR, sejumlah anggota dewan terlihat wara-wiri mendatangi ruang Rapat Paripurna. Dengan pakaian necis satu per satu dari mereka mengisi absen kehadiran yang sudah disiapkan oleh Setjen DPR.
Namun, bukannya masuk ke ruang Rapat Paripurna setelah mengisi absen, beberapa dari mereka justru berjalan ke arah eskalator. Mereka balik badan. Pergi meninggalkan Rapat Paripurna untuk melakukan kegiatan lain.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno terlihat masih berdiri di luar ruang rapat. Ia sedang melayani permintaan wawancara sejumlah wartawan terkait perkembangan isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan publik.
Tak jauh dari lokasi Hendrawan berdiri, sejumlah rekannya sesama anggota dewan mulai memasuki ruang rapat paripurna. Sebagian lain langsung pulang setelah mengisi absen.
CNNIndonesia.com menghampiri Hendrawan, bertanya kepadanya apakah akan mengikuti Rapat Paripurna DPR.
Dia bilang sedang bimbang. Ada dua pilihan, kata Hendrawan, antara mengikuti rapat atau kembali ke ruang kerja untuk menerima tamu dan mengoreksi sejumlah dokumen.
"Di ruangan ada tamu, ada tugas lagi. Saya lagi berpikir ini ([ikut rapat paripurna] atau pulang saja ke ruangan. Di sana [ruang kerja] tidak menganggur. Ada tamu, ada surat-surat yang harus saya kerjakan," ujar Hendrawan.
Ia berkata materi rancangan regulasi yang hendak dibahas menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan seorang anggota dewan untuk hadir atau tidak dalam Rapat Paripurna DPR.
Hendrawan mencontohkan materi rapat hari itu yang mengagendakan pembahasan Rancangan Undang Undang Perkawinan. Dia merasa tidak perlu berdebat dalam rapat paripurna tersebut.
 Fahri Hamzah pada sidang paripurna pertengahan September lalu mengatakan lebih dari 100 orang absen. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
"Contohnya saya melihat perkawinan. Saya sudah pernah kawin, memang sekarang duda, tapi belum berencana kawin, umurnya mendekati 60. Jadi apakah saya perlu berdebat soal perkawinan lagi. Sudah, lah, Eva Kusuma Sundari saja," katanya menyebut rekan satu fraksi.
Rapat sendiri akhirnya digelar sekitar pukul 14.30 WIB atau molor 1,5 jam dari jadwal seharusnya.
Berdasarkan perhitungan kepala (headcount) di ruang rapat paripurna sampai pukul 14.45 WIB, tercatat anggota yang hadir hanya 82 orang dari 560 anggota dewan. Pimpinan rapat Fahri Hamzah mengklaim anggota DPR yang hadir mencapai 187 orang dan izin 112 orang.
Ruang rapat yang kosong bukan fenomena aneh di Gedung DPR. Fenomena ini seolah tradisi yang terus dipelihara sampai saat ini. Tak ada permintaan maaf, apalagi upaya serius untuk menangani anggota yang rajin bolos rapat. Padahal, gaji mereka selalu dibayar setiap bulan. Puluhan juta rupiah dari uang rakyat.
Modus Titip Absen
Seorang staf ahli anggota DPR membenarkan bahwa sejumlah anggota dewan kerap hanya mengisi absen kehadiran tanpa mengikuti Rapat Paripurna DPR. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi syarat kuorum penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR.
"Karena sedang berada atau dekat DPR, ya lalu mengisi absen saja," kata sumber CNNIndonesia.com yang menolak disebut namanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia menerangkan alasan lain anggota hanya mengisi absen tanpa mengikuti rapat paripurna ialah karena materi yang tengah dibahas bukan ranahnya.
Ia mencontohkan anggota yang berlatar belakang dari komisi terkait isu ekonomi merasa tidak berkepentingan hadir di rapat paripurna yang tengah membahas isu hukum. Anggota dewan itu, menurutnya, merasa tidak ikut fokus dalam menyoroti berbagai hal di dalamnya.
"Karena bukan ranah, jadi tidak ikut fokus mendalam sewaktu rapat paripurna," tuturnya.
Hal itu, lanjutnya, anggota dewan hanya mengisi absen, lalu pergi untuk melakukan kegiatan lain seperti menerima tamu di ruang kerja.
"Misalnya, rapat paripurna lagi bahas revisi Undang-undang KPK, ya anggota kayak dari Komisi XI yang merasa tidak mengerti pembahasannya memilih enggak ikut," ucapnya.
Selain fenomena itu, dia menyampaikan, sejumlah anggota dewan juga kerap mengisi absen setelah Rapat Paripurna selesai dilaksanakan.
Bahkan, menurutnya, beberapa anggota dewan kerap memperbaiki absensi kehadirannya di Rapat Paripurna dengan menjalin kerja sama dengan oknum di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.
Perbaikan absen dilakukan oleh anggota dewan guna menghindari panggilan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Karena tiga kali enggak hadir di paripurna tanpa keterangan akan dipanggil MKD," katanya. (wis)
Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
