MENJELANG Pilpres 2019 ini ada sejumlah terobosan Presiden Jokowi yang dicurigai demi coblosan. Semoga saja tuduhan itu tak benar. Tapi faktanya, tiba-tiba para pamong desa akan digaji setara PNS golongan II-a. Lalu guru K-2 yang tak memenuhi syarat PNS, tiba-tiba pula 150.000 orang dijadikan PPPK yang bergaji setara PNS.
Menjadi PNS atau ANS (Aparatur Sipil Negara) menurut istilah sekarang, masih banyak jadi dambaan orangtua dan calon mertua. Orangtua bangga jika anaknya jadi pegawai negeri, calon mertua juga lebih senang jika calon mantunya anggota Korpri Sebab jadi PNS itu tak pernah mengalami pasang surut. Takkan ada PHK, kecuali pemecatan, itupun jika kebangetan. Paling penting, ada jaminan pensiun di hari tua.
Di kampung, menjadi Kades juga jadi impian. Tapi sejak Kades tidak lagi menjabat seumur hidup, bahkan tinggal 6 tahun setiap periodenya, anak muda tak tertarik lagi jadi Kades. Bengkok yang diterima belum BEP (balik modal) jabatan sudah habis. Karenanya para Kades mengusulkan Kades jadi PNS. Tapi di era pemerintahan SBY, baru Sekdes saja yang dikabulkan jadi PNS.
Guru wiyata bakti di SD-SD juga menuntut dijadikan PNS, tapi belum semua bisa diangkat, karena anggaran negara terbatas. Tambah lagi banyak guru wiyatabakti yang tak memenuhi syarat. Jadilah mereka ini mendapat label guru honorer K-2, dan mereka semua berharap dijadikan PNS juga.
Keluhan Pak Kades dan guru honorer K-2 selama ini hanya terhenti pada penantian belaka. Tapi menjelang Pilpres 2019 pada 17 April nanti, tiba-tiba Presiden Jokowi yang mau maju Pilpres lagi, bikin terobosan baru. Pamong desa akan digaji setara PNS golongan II-a, lalu guru honorer K-2 juga akan dijadikan PPPK (Pegawai pemerintah Perjanjian Kerja).
Maka banyak yang mencurigai, jangan-jangan kebijakan Jokowi yang Capres No. 01 itu sekedar untuk mengejar elektoral. Terobosan demi coblosan. Padahal faktanya, meski mereka sudah diangkat jadi pegawai pemerintah, tak ada jaminan untuk dukung Capres No. 01. Hasil survei menunjukkan, PNS cenderung memilih Capres Prabowo. Sampai-sampai Mentri Kominfo Rudiantoro sempat bertanya, “Yang gaji kamu siapa?”
Semoga kecurigaan demi elektoral itu tak berdasar. Sebab dari 150.000 orang yang akan diangkat jadi PPPK, separonya baru akan direalisasikan setelah Pilpres 2019. Jelas ini menjadi PR bagi siapapun presiden yang terpilih nanti. – gunarso ts
http://poskotanews.com/2019/02/08/pemerintah-bikin-terobosan-apa-memang-demi-coblosan/Bagikan Berita Ini
