TERNYATA studi banding bukan monopoli anggota DPR saja. Tahun depan sejumlah kades bersama pendamping Dana Desa, akan dikirim ke sejumlah negara Asia, untuk menambah wawasan pembangunan desa. Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, tak mau lagi kades salah urus Dana Desa sehingga banyak yang masuk penjara.
Sejak Dana Desa dikucurkan pemerintah mulai tahun 2015, pembangunan di desa semakin dinamis. Banyak proyek infrastruktur pertanian dibangun, termasuk juga jalan lingkungan desa. Distribusi pengairan menjadi lebih merata, dan mobil pun bisa masuk sampai depan rumah orang desa.
Meski harus diakui, ada juga kebijakan koruptif di sana-sini. Misalnya di Kabupaten Purworejo (Jateng), ada kades memaksakan bikin jalan baru, tujuannya hanya untuk memberi fasilitas jalan di tanah miliknya. Setelah jalan terbangun sampai depan tanahnya, tak diteruskan lagi dengan alasan kesulitan pembebasan lahan.
Tapi itu tak seberapa. Yang paling parah banyak penyelewengan Dana Desa, baik yang disengaja maupun tidak. Disebut tak sengaja, karena Pak Kades bikin pembukuan tidak tertib, sehingga pengeluaran tak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu sudah termasuk korupsi jadinya.
Sejak digelontorkan tahun 2015, Dana Desa mengalir ke 74.754 desa di seluruh Indonesia, dengan jumlah bantuan antara Rp 750 juta hingga Rp 1 miliar. Hingga 2018 sekarang ini negara telah transver Dana Desa Rp 127,7 triliun. Sayangnya, dana tersebut terjadi kebocoran di sana sini, sehingga tercatat 900 Kades ditangkap.
Sebetulnya, untuk menghindari korupsi tidak sengaja, pemerintah telah menyiapkan sejumlah pendamping atau konsultan di setiap kecamatan. Tugas mereka mendampingi Pak Kades menyusun anggaran dan pembukuan. Tapi ternyata banyak kades penganut madzab “al-ngeyeliyah”, sehingga banyak pendambing mutung (mogok kerja).
Menghindari penggunaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan kemudian terjebak korupsi, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, tahun depan akan mengirim sejumlah Kades dan pendamping ke Thailand, Korea, Jepang dan China. Lewat studi banding itu mereka akan bertambah wawasan pembangunannya dan lebih tertib pembukuannya.
Maka kades pun naik kelas. Biasanya yang studi banding melulu kan anggota DPR, kini Pak Kades juga diberi kesempatan yang sama. Yang penting jangan bawa istri, dan Bahasa Inggrisnya tentu saja harus dirapikan dulu. – gunarso ts
http://poskotanews.com/2018/12/04/tidak-mau-kalah-dengan-dpr-kades-pun-studi-banding/Bagikan Berita Ini
