Dokumen Penindasan Uighur Sampai Kapal Ukraina Dikembalikan
1. Dokumen China Bocor Ungkap Operasi Penahanan Etnis Uighur
Dokumen internal pemerintah China bocor ke media menunjukkan bahwa Presiden Xi Jinping memerintahkan para pejabat untuk bertindak "tanpa belas kasih" terhadap etnis minoritas Muslim di Xinjiang, Uighur.
Dokumen ini diungkap oleh seorang anggota lembaga politik di China. Ia berharap pengungkapan dokumen itu bisa mencegah pemerintahan Xi "lolos dari kesalahan terkait penahanan massal."
Dokumen setebal 403 halaman yang berhasil didapat The New York Times itu juga mengungkap pidato dan arahan Xi kepada para bawahannya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap populasi etnis Uighur yang sebagian besar tinggal di Xinjiang.
2. Menhan AS dan Prabowo Sepakat Latihan Bersama Pasukan Khusus
Amerika Serikat dan Indonesia sepakat melanjutkan program latihan bersama pasukan khusus dan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara kedua negara.
Kesepakatan itu dicapai saat Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu dengan Menhan AS Mark Thomas Esper di sela-sela rangkaian ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) Retreat and 6th ADMM-Plus, di Bangkok, Thailand, Sabtu (16/11).
Melalui pernyataan yang dirilis di situs resmi, Kemhan RI menuturkan pertemuan kedua menteri membahas "sejumlah kegiatan kerja sama yang akan dilakukan antara Amerika Serikat dan Indonesia, di antaranya mengenai segera dimulainya kembali latihan bersama Pasukan Khusus dan juga latihan bersama Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB."
3. Rusia Kembalikan 3 Kapal Ukraina yang Ditahan Setahun Lalu
Pemerintah Rusia dilaporkan akan memulangkan tiga kapal milik Angkatan Laut Ukraina yang disita sejak setahun lalu. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses perundingan damai di antara kedua negara akibat konflik terkait pemberontak separatis dan pencaplokan Semenanjung Krimea.
"Sesuai dengan kesepakatan dengan Ukraina, tiga kapal Ukraina akan ditarik dari Pelabuhan Kerch menuju titik serah terima yang sudah disepakati," demikian isi pernyataan pejabat Badan Penjaga Perbatasan dan Pertahanan Rusia, seperti dilansir AFP, Senin (18/11).
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, sudah berjanji akan melakukan perjanjian damai untuk mengakhiri perang dengan pemberontak separatis di kawasan timur yang sudah berlangsung selama lima tahun. Sekitar 13 ribu orang meninggal dalam konflik itu.
Ukraina dan Rusia sepakat menarik pasukan masing-masing dari kawasan konflik sejak Oktober lalu. (ayp/ayp)
Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
