TANGGAL 9 Desember kemarin Hari Anti Korupsi sedunia diperingati. Di Indonesia, para penggiat anti korupsi memperingatinya. Kata KPK, kasus korupsi terbesar di negri ini adalah suap. Berdasarkan tangkapan OTT KPK, ternyata oknum DPR dan Kepala Daerah (Bupati, Walikota, Gubernur) paling banyak jadi praktisinya.
Korupsi ternyata bukan hanya penyakit bangsa Indonesia, tapi sudah menjadi penyakit bangsa sedunia. Buktinya, sampai perlu digelar Hari Anti Korupsi Sedunia. Setiap tanggal 9 Desember para aktivis anti korupsi memperingatinya. Targetnya tentu saja, dengan peringatan itu diharapkan para pemangku kekuasaan di belahan dunia manapun harus punya tekad takkan korupsi.
Menjadi praktisi korupsi, latar balakangnya macam-macam. Ada karena kebutuhan, ada pula karena keserakahan, dan paling sering karena terjebak atau ketidak- tahuan. Semua itu menjadi perbuatan melawan hukum, sehingga sanksinya tentu saja: masuk penjara.
Ketua KPK Agus Rahardjo kemarin bilang, praktek korupsi di Indonesia paling besar adalah suap, kemudian menyusul pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan cara harganya di mark up. Maka sungguh aneh manusia Indonesia ini, sudah bukan balita lagi tapi senengnya disuapin.
Merujuk dari hasil tangkapan OTT KPK, maka bisa ditarik benang merah bahwa praktek suap itu banyak terjadi antara DPRD dan Kepala Daerah, dari yang namanya Bupati, Walikota sampai Gubernur. DPR pusat ada juga yang ikut bermain. Sekedar contoh, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sampai terseret kasus korupsinya Bupati Kebumen.
Negara-negara berkembang memang terbanyak menjadi praktisi korupsi oleh aparatnya. Survei tahunan yang dikeluarkan Transparency International mengungkapkan, banyak negara di Asia terkena penyakit korupsi. Di antaranya: Afganistan peringkat ke 177, Kamboja 161, Bangladesh 143, Pakistan 117, Maladewa 112 dan Filipina 111. Makin kecil angkanya, berarti makin kenceng korupsinya.
Bagaimana dengan Indonesia? Kita dalam catatan Transparency International ternyata masuk peringkat ke 96. Itu artinya praktek korupsi di sini masih lumayan marak, dan itu didominasi kalangan legislatif (75) dan eksekutif (145). Hal ini terungkap karena ada KPK, jika tak ada lembaga anti rasuah, bisa dipastikan akan lebih banyak lagi. – (gunarso ts)
http://poskotanews.com/2018/12/11/orang-sedunia-anti-korupsi-dpr-bupati-menjadi-praktisi/Bagikan Berita Ini
