PERNAH diramalkan ahli bahwa Jakarta akan tenggelam tahun 2030. Tiba-tiba Capres Prabowo mengatakan, tahun 2025 air laut akan sampai Bundaran HI dan Monas. Jika itu benar, siapa harus menyalahkan siapa? Ada pendapat bahwa itu bisa diantisipasi dengan reklamasi, tapi justru reklamasi distop oleh Gubernur DKI Jakarta.
Sejak kapan-kapan Pemprov DKI mengimbau warganya jangan pakai air tanah, dan pakailah air PAM. Melarang dengan tegas tidak berani, karena jaringan PAM juga belum merata. Tapi di daerah yang sudah terlayani jaringan PAM pun, tak semua warga berlangganan. Alasannya klasik: air tanah saja masih bagus, dan air ledeng bau kaporit.
Karena alasan itu pula, seakan sia-sia saja Palyja dan Aetra mengelola air PAM di Ibukota. Di Kaveling DKI Cipayung, Jakarta Timur misalnya, penghuninya tercatat 540 KK, tapi yang berlangganan PAM kayak main bola saja, hanya belasan orang. Untuk menggaet konsumen, pernah ditawarkan biaya pasang bisa dicicil. Tapi kagak ngaruh juga.
Jika penduduk Ibukota semua bersikap demikian, penurunan tanah Jakarta akan semakin cepat saja. Para pakar pun pernah memprediksi, tahun 2030 Jakarta akan tenggelam karena penurunan tanah terus berlangsung. Makanya kemudian ada teori bahwa membangun pulau reklamasi bisa mencegah ancaman itu.
Tahun 1995 Keppres pun turun, agar reklamasi Teluk Jakarta segera dilakukan. Semua gubernur DKI Jakarta dari berbagai periode mengamankan Keppres tersebut. Celakanya, kemudian ada Pilkada langsung. Proyek reklamasi pun dibuat jualan merebut suara. Ternyata itu bisa bikin menang, dan reklamasi distop. Persetan dengan Keppres.
Menteri Luhut Panjaitan pernah “mengancam”, silakan reklamasi Teluk Jakarta distop, tapi jika Jakarta tenggelam Gubernur DKI harus tanggungjawab. Nyatanya Jakarta tidak tenggelam juga kan? Jadi ancaman Luhut Panjaitan anggap saja gertak sambal terasi dibumbu kecap.
Tiba-tiba kemarin Capres Prabowo mengatakan bahwa tahun 2025 alias 7 tahun lagi, air laut akan sampai Bunderan HI, termasuk juga tentunya Monas dan Istana. Berarti prediksi para pakar itu mendekati kenyataan. Siap-siap saja, 5 tahun berikutnya siapa tahu benar-benar Jakarta akan tenggelam.
Mungkin di tahun itu Jakarta sudah bukan lagi ibukota negara. Luhut Panjaitan mungkin juga sudah bukan lagi pejabat negara. Jika begini, lalu siapa harus salahkan siapa nantinya? Itu perlu lihat arsip dulu. Oo, ternyata yang harus bertanggungjawab Gubernur DKI periode 2017-2022. Di mana dia sekarang? – gunarso ts
http://poskotanews.com/2018/11/23/jika-air-laut-sampai-monas-siapa-harus-salahkan-siapa/Bagikan Berita Ini
